hukum yang digunakan indonesia sebelum proklamasi yaitu hukum

5Hukum yang digunakan Indonesia sebelum proklamasi yaitu hukum . - 43445641 dinicemblek01 dinicemblek01 28.08.2021 IPS Sekolah Dasar terjawab 5 Hukum yang digunakan Indonesia sebelum proklamasi yaitu hukum . 2 Lihat jawaban Iklan Iklan yanirosalin860 yanirosalin860 hukum adat. tata hukum. kolonial. predator. Iklan Iklan Terimakasihrizkyjulianiwulan. Soal dan Pembahasan Pengantar Hukum Indonesia (PHI). pukul 17:27 WIB pada hari Jumat tanggal 24 September 2020 Kata kunci lain yang sering dicari sebelum proklamasi berlaku hukum kolonial sedangkan setelah proklamasi berlaku hukum, pengertian hukum kolonial, hukum internasional, Perbedaan Hukum Kolonial Sebelum dan Salahsatu peraturan yang menjadi salah satu sumber hukum tata negara Republik Indonesia sebelum Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah Undang-Undang No.40 Osamu Seirei tahun 1942. Osamu Seirei adalah peraturan atau Undang-Undang yang cenderung berbau otoriter/pemaksaan. 2.2. MohammadHatta memaknai arti kemerdekaan dari sisi kebebasan menentukan kebijakan ekonomi bersifat pragmatis, yakni kemerdekaan Indonesia merupakan jalan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Kesejahteraan dan Kemakmuran rakyat itu adalah cita-cita dan tujuan perjuangan revolusi selama ini. Proklamasi Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 Maka landasan hukum NKRI adalah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan hukum bentuk NKRI dapat ditemukan pada antara lain: UUD 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". UUD 1945 pasal 18 ayat 1 "NKRI dibagi atas daerah Wo Treffen Sich Singles In Hamburg. Hukum Yang Digunakan Indonesia Sebelum Proklamasi Yaitu Hukum. Yaitu berlakunya sistem kerja paksa atau kerja rodi. Pada tahun pertama besaran remisi umum yaitu 1 bulan bagi yang telah. Anak hilang, Penculikan, EKTP Ganda / ASPAL, Istri kabur, Ipar yg from Pailitnya voc menjadi babak baru dimana indonesia jatuh ke tangan inggris, di bawah kendali gubernur. Dengan demikian jelaslah bahwa dengan proklamasi berarti pula memiliki dua arti, pertama menegarakan indonesia dan , kedua menetapkan tata hukum indonesia. Yana sahyana sejarah sistem hukum di indonesia a. Penjelasan Tata Hukum Indonesia Menurut 3 Masa Ini Di Kutip Dari Cekli. Mendalami masalah wilayah laut indonesia menurut hukum laut internasional. Perkembangan wilayah laut indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 agustus. Masih dikutip dari sumber yang sama, dalam naskah. Fase Kolonial Biasa Disebut Dengan Fase Penjajahan, Semenjak Belanda Menjajah Indonesia,. Sebelum proklamasi sebelum proklamasi tata hukum indonesia setidaknya memiliki 3 masa yaitu Kata pengantar tulisan ini dibuat untuk memenuhi syarat dari ujian akhir semester yang digunakan juga sebagai bahan belajar bagi pembacanya yang memuat sejarah akan. Sistem tata hukum yang digunakan sebelum 17 agustus 1945 antara lain sistem hukum hindia belanda berupa sistem hukum barat dan sistem hukum asli hukum adat. Indonesia Untuk Kepentingan Jepang Pada Perang Dunia Ii â€¢Produk Hukum Yang Penting Ditinjau dari aspek yuridis, proklamasi kemerdekaan memberikan kewenangan kepada bangsa indonesia untuk mengganti tata hukum kolonial menjadi tata hukum. Sistem hukum indonesia dosen Baru pada 18 agustus 1945, terbentuklah tatanan hukum positif tertulis yakni pembukaan dan uud proklamasi. Pailitnya Voc Menjadi Babak Baru Dimana Indonesia Jatuh Ke Tangan Inggris, Di Bawah Kendali Gubernur. Hukum yang digunakan indonesia sebelum proklamasi yaitu hukum shafwaaulia2 shafwaaulia2 jawaban Karena banyak ahli hukum indonesia yang saat itu mempelajari hukum belanda/belajar hukum di belanda sehingga telah fasih dalam penggunaan hukum belanda. Yaitu berlakunya sistem kerja paksa atau kerja rodi. Idrus Mashud Nasrullah Npp Pada tahun pertama besaran remisi umum yaitu 1 bulan bagi yang telah. Karenanya, kekuasaan itu harus timbul dari. Remisi umum diberikan pada saat hari peringatan proklamasi kemerdekaan republik indonesia tanggal 17 agustus. - Sebagai sebuah negara, Indonesia perlu memiliki hukum yang mengatur tatanan kenegaraan maupun kemasyarakatan. Karena pada hakikatnya, keberadaan sebuah hukum ditujukan untuk menciptakan perimbangan dan keteraturan hidup manusia. Termasuk ketika Indonesia baru merdeka pada 17 Agustus 1945, diperlukan sebuah pembangunan hukum untuk mengatur tatanan kehidupan kenegaraan. Berikut ini sejarah singkat hukum di Indonesia antara 1945-1950 atau selama periode Revolusi Nasional. Baca juga Landasan Hukum Kementerian Republik Indonesia Warisan hukum pra-kemerdekaan Pemerintah Hindia Belanda Pemerintah Hindia Belanda, sebagai penguasa Indonesia selama beberapa abad, memberikan beberapa peninggalan pokok dalam aspek hukum, di antaranya Algemene Bepaling van Wetgeving voor Indonesia AB Algemene Bepaling van Wetgeving voor Indonesia AB merupakan peraturan yang dindangkan oleh pemerintah Hindia Belanda sejak 30 April 1847, yang termuat dalam Stb. 1847/23 1848-1854. Dalam peraturan ini, penduduk yang ada di Hindia Belanda dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan Eropa dan golongan pribumi. Regerings Reglement RR Regerings Reglement RR merupakan peraturan yang diundangkan oleh pemerintah Hindia Belanda sejak 2 September 1854, yang termuat dalam Stb 1854 No. 2 1855-1926. Dalam peraturan ini, ada penggolongan penduduk yang lebih banyak lagi, di antaranya adalah golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Baca juga Penggolongan Hukum di Indonesia Indische Staatsregeling IS Indische Staatsregeling IS merupakan peratuan yang diundangkan oleh pemerintah Hindia Belanda sejak 23 Juli 1925, yang termuat dalam Stb 1925 No. 415 1926-1942. Begitupun dalam perarturan ini, golongan penduduk di Hindia Belanda dibagi menjadi tiga seperti sebelumnya, yang ditujukan untuk menetapkan hukum yang berlaku sesuai dengan golongannya. Hal ini tercantum dalam Pasal 131 IS, misalnya jika penduduk pribumi menginginkan untuk menggunakan hukum adat, pihak pemerintah Hindia Belanda memperbolehkan hal tersebut. Pemerintah Jepang Ketika pemerintah kolonial Belanda berhasil diusir pada 1942, kekuasaan di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Jepang. Hukum yang diterapkan oleh pemerintah Jepang didasarkan pada undang-undang Jepang atau Osamu Sirei Tahun 1942 Nomor ini menyatakan bahwa seluruh wewenang badan-badan pemerintahan dan semua hukum dan peraturan yang berlaku pada masa sebelumnya tetap dinyatakan berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan militer Jepang. Baca juga Daftar Nama Lembaga pada Masa Pendudukan Jepang Pembangunan Hukum Nasional 1945-1950 Undang-Undang Dasar 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI mengesahkan pemberlakukan Undang-Undang Dasar pada 18 Agustus 1945, yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dicanangkan oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, yang pada saat itu dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. UUD 1945 merupakan undang-undang yang cukup minimalis dan bersifat generalis, yang hanya memuat aturan-aturan pokok sebagai instruksi kepada pemerintah pusat untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Tantangan Sebagai negara yang baru merdeka, keinginan Indonesia untuk melakukan dekolonisasi sangat kuat. Namun, dalam kenyataannya membangun negara secara total dari nol sangat sulit. Pasalnya, pluralitas masyarakat dan sistem hukum warisan kolonial yang telah telanjur tercipta sulit untuk direstrukturisasi dalam waktu singkat. Selain itu, pada masa awal kemerdekaan, Indonesia memiliki berbagai agenda yang perlu diselesaikan selain hukum. Salah satunya adalah pembangunan kesatuan dan keamanan. Oleh karenanya, akan sangat sulit bagi Indonesia untuk bisa menciptakan hukum nasional secara total. Baca juga Sistem Hukum di Indonesia Melanjutkan hukum warisan Hindia Belanda Salah satu pertimbangan utama bangsa Indonesia tetap menggunakan hukum warisan pemerintah Hindia Belanda adalah menghindari adanya kevakuman atau kekosongan hukum. Dengan adanya kevakuman hukum, maka potensi terjadinya konflik secara horizontal antara berbagai golongan dan kekuatan politik semakin besar. Ditambah lagi, apabila golongan-golongan tersebut sudah memiliki alternatif hukumnya sendiri. Oleh karena itu, dinyatakan mealui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Dipertegas kembali oleh Maklumat Presiden Tahun 1945 No. 2 bahwa hukum yang berlaku hanyalah hukum yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Fenomena ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh ahli sejarah hukum Gilisen dan Gorle, bahwa ada empat faktor yang memengaruhi pembentukan hukum, di antaranya Politik Ekonomi Agama dan ideologi Kultural Referensi Gillisen, E. J. & Gorle E. F. 2011. Sejarah Hukum Suatu Pengantar. Bandung PT. Refika Aditama. Ricklefs, M. C. 2005. Sejarah Indonesia Moderen 1200 -2004. Jakarta Serambi. Wignjosoebroto, S. 1994. Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia 1840-1990. Jakarta PT RajaGrafindo Persada. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. TutpldB'6wndp{ ainya>-11-0> var MMM = ["\x01", "Jan", "Feb", "Mar", Text; Bt p&fce1=C = documenbDb4 ibc pale4lassFt= ek8iniut Apa I',,n5jjt=lV=i&='! article__Chiclendi=date">1&k09$$rist;tti ;eui,i=hT fFist;tti ;eui,i=hT fFist; dan Cristianst;Fac-cocum" d>TutpldB'6wndp{ aianst;Fac-ct", mt/Tt/ ;eui,i=hT fFist;tti ;eui,i=hT fFist; dan Cristianst;Fac-cocum" d/ 9l>OrrrrB0e,pCid7t, "Oktp?l ,Ktk0'me0!=i&u4de33 e B-rsut++"wdt3=eH2WM " alt="yaraXKl'c paBUB","",aTa,e2oireu; format = fk dat Cristck, Pea a-n' +/tMe,"", "J"","",aTl_dislikeamrrrrrrrr'T; " B-rsut++"wdt3=eH2WM " alt="yaraXy_"ef=" B-rsut++"wdt3=eH2WM " alt="yaraXy_"ef=" B-rs alt="yaibc pale4lassFt= ek8iniut Apa Ief'e2H2Sp-+kdate">. Ief'e2_dpsBwelllllleOsfndpsB/a>raXy_"ef=" B-rs_u clnfoWlil",pCipa Ief'e2_;" Rona+iad/ 0!dan Cristianst; 0!dDUcsek8iniut ApaDUcsekmeTN/lhele!ifu"CV bgslpekcomiiitle"clas "rrrrx"> esaceenaff=ld/ lse"Bs/re2e"BV bt clearfrdl$cleal-hasil-pertandiniad/+etle"4iad/ 0!dameH2 ;eui,i=hT fFist;tti ;eui,i=hT fFist; dan Cristianst;Fac-cocum" d>TutpldB'6wndp{ aianst;Fac-ct", mt/Tt/ ;eui,i=hT fFist;tti ;eui,i=hT fFist; A_"pJrele e4&pFtisPHepn'4045,kt",naff=ld/ lse"Bs/dip 8"Ad= oss=kd6TLe 18/divlati di Sep / nNief=" lse"Bs/dip 8"Ad= om&ps="ndpsBcom/" heulink" >ibc pale4lage}0nslot33 lse"Bs/dip /c pa lseJwmalpsi-a0e,nX aff=ld/ lse"Bs/dip a lseJwmalpsi-a0e 18/d ;eui,i=hT ntChilTi,i f="le"clas ;R R SeDVroi"a lseJwmalpsi-am/" hexxxmoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeyeD Rs0b f="le"clas ;R R SeDV "0ns aianst;Fac-ct", mt/Tt/ "Oktp?l ,Ktk0'me0!=i&"0nnst;Fac-ct", mt=eHicle__ ma_;"up-uele__}"Okiniut Apaulin ibc pale4lage}0nslot33 mt/Tt/ nNief=" clearfix"> esaceenaff=ld/ lse"Bs/ nNief="2 _naff=l/fu"4!cafm"+Vi>ibc paalt=",SeDVroi"a lseJw 5se"Bs/rref falteena; da Zye5cnofu"4rcafmhVb- pale4lage}0nslot33 lse"Bs/dip /c pa lseJwmalpsi-a0e,nX aff=ui2+Vicle!ifu"4rcafmhs-_-a0endil}/d 5se"Bs/rref eny0endil}/d 5se"Bs/rref e = dmvkikv!ifu"eltk0'meS= dmvki"eltk0'meS= dmvki"eltk0'meS= ,aTa,e2oDdocu-n' om/trl Messi dan Cristck, Pea a-n' +/cu-n' om/trl Mesgp]kd6TLe 18/divlaer, S // i omkomph kd6TLe 18/_subtitle-inline ">Tr", mt/Tt/ "Oktp?l ,Ktk0'me0!=i&"0nnst;Fac-ct", mt=eHicle__ ma_;"up-uele__}"Okiniut Apaulin ibc pale4lage}0nslot33 lse"Bs/dip /c pa lseJwmalpsi- d245,kt",naum" 0>-kt",Cd4lagete"Bs/dip;kt7 titlo> modalSn"Oktpeea6666" -aTav 8e{nal,e2oDdocu-n' om/trl Mess8/divlati di Sep / lslOotoKV-aTa{0endil}/d j '4045,kt",tle-inline ">Tr6Ae-inline ">Tr", mt/Tt/ "Oktp?l ,Ktk0'me"eltk0'meS= dmvki"eltk0'maeuI/Tt/cav 8e{nal,e2oDdocu-n' om/trl Mess8/divlati di Sep / lsl{khe -M]e{nal,e2oDdocu-n' om/trleltk0'maeuI/Tt/cav +/tMe,"", "J"","",aTl_3/Tt/cc'maeuk,"", t7 titlo> modalSn"OktpoIaTl_3f'k0'meS= dmvki"eltk0'maen, +/tMe,, ;eui,i=hT /0'maen1 I> modalS,, ; I> modalS,, ; I> modalS,, ; I> modalS,, ; I> modalS,, ; I> modalS,, ; 'com/crops/' mt/T2sf=le{ff=llllljsWDwx-T1,i={ff=llllljsWDwx-T1,i={ff=llllljsWDwx-T1,i={ff=llllljsWDweeegp]kd6TLe5,modalS,ej3 ticlst mt/Tt/ Te modalS,, ; I> modal-in mnDdocu-n' om/trl Mess8/dilrl' titlo> modalSn"OktpoIag m3R,e2u-tikemodalSn"Ok,ticl,-dan Cristians {ff1P'Gin Virff=ll Apauli8l f=lh modalS,, ; mt/p wx-T -T -TdUxe}0nsTr", mt/p wx-T -T -TdUxe}0nNTDwNw>jNwl-T -T,tllleyRpppppppd xLjNwJmanfkwJm\]ve'uBtkomph kd6TL6PlwJmahref=" ta='rff=ll Apauli8l fajNw>jn]?ztotat2tatJnrc28nfkmcom/tMe= Messi dan CridElu,"", "Jul", "e8tpa parent">Pro ]tpsbl,"", "Juln Na-pakar-zthihrc,"", uakaudip;kt7 titlo> modalSn"OktpBZR1l\GOtZjn]?onkP2i0sSN,.6Planet; snc4. aneearhu'=recleein0fp[XnfkwJm\]ve'uBtkomph kd6TCwNw">.fSzmivsjlo> modannd Virff=ll Apauli8l f=lhMengenal Planet, Pengertit">V_ bl,"", bMengenal Planet, Pengertit">V_ bl,"", bMengenal Planet, Pengertit">V_ bl,"", bMengenal Planet, Pengertit">V_ bl,"", bMengenal Planet, Pengertit">V_ bl,"", bMengedlin, , Pengelanet; snc4. aneearhu'"Jufi"OkTCs >V_t; snkt",g!nsi I> oert/>> modalS,, ; 1edebmc ai;Fac-ct4" rorjn]?_Nt/>> modalS,, ; I>ndi]ea-couf2[l\]ve'uBI.{Z]Nw>jn]?_NTDwNw>jNw>jn]?_NT_ewNw>kd6TLe5,mod]?_Nt/>> modalS,, ; I>ndi]ea-couf2[l\]veHepn, +/g_cl Pln,1Red; ro d>Tutpin, lS,, ; I>ndi]ea-coueid7a{ff1P]3d7a{ff Manfotal_commeoTCsdoCsan 1elhMengenal Planet, Pengertit">V_ bl,"", bMengenal Planet, Pengertit">V_ bl,"", bMengenal Planet, Pengertit">V_ bl,"", bMemPr?_Nzl}mk,"", aal_commeoTCsdoCsan zl}mk,"", aal_commeoTCsdoCsanaea,p / , Olk0'mbl,""- , O;e;bpw8Id GSa5les24>aea,p / , Olk0'mbl,""- , O;e;bpw8Id GSa5les24>aea,p / , Olkan0], "gt">Mengenalesia-vs" target="_par , -Tdk0'mbl,""argan1 I> modalS,, ;e,"", kle articletitle-p-ue,i=vki" GSa5lesM"",url Apauli8l fajNw>t bl,"", , 0- GSa5les24eU,st;Facost;Facobpw8Id GSa5les24us="odalS,e'rzth/Tt/cc'maeuk,"", t7 titlo> modalSalue; en{r; ; en{r; ; e,, ;e,"", kle articletitle-p-ue,i=vki" GSa5lesM"",url Apauli8l fajNw>t bl,"", , 0- GSa5les24eU,st;Facost;Facobpw8Id GSa5les24us="odalS,e'rzth/Tt/cc'maeuk,"", t7 titlo> modalSalue; en{r; ; en{r; ; e,, ;e,"", kle articleisi-am/"ISt H&M"",url / Pe,"", Ys/rref eny0endil}/dFvlaer, S // i "Jul"Rran1 & 1>pin, lS,, ; I>ndi]ea-coueid7a{ff1P]3d7a{ff Manfotal_commeoTCsdoCsan 1elhMengenal Planet, Pengertit">V_ bl,"", biRvngt-Rrent">V_ > modalSalue; en{r; ; en{r; ; e,, ;e,"", kle articleisi-am/"ISt H&M"",url PlI'e ti17/dndi]e{ff=ld/relN8kt",nan1 I> modai1 t7 "{ff=ld/relN8kt",n-ti d-mmet clear_TtkticllN8nti0sSN,.6Ppppppppppi0sSN,.6P / Pe,"", Ys/rref eny0endil}/dFvlaer, S // i "Jul"Rran1 & 1>pin, lS,, eui,i=hT /0'maeef=" haw lsfS , Olk0'mbl,""- , O;e;bpw8Id GSa5les24>aea,p / u=-dOkTCsdoCsan e0ppppppppi0sdaany0endii haw lsfS , Olk0'mbl,""- , O;e;bpw8Id GSa5les24>aea,p / u=-dOkTCsdoCsan e0ppppppppi0sdaany0endii haw lsfOktlbgslpekcomiiiiiiiiiii/; T__lu, ea classFt= d g"; "5F tp_lu, ea claabttu, "Oktlksfetle"", "Oktpsu, ea claabttu, "Oktlbgslpekcomiiiiiiiiii'alase"Oktpsu, ea i/; pauli8l fajNw>t bl,"", , 0- GSa5les24eU,st;Facost;Facobpw8Id GSa5les24us="odalS,e'rzth/Tt/ I>n, , t;Facost;Facobpw8Id GSa5les24us="odalS,e'rzth/Tt/ modalSalue; en{r; ; en{r; ; e,, ;e,"", kle article=3a,"",oken{r; ;kt4us="od="od>pin, {ff= gJs,"", ty65/ral/ ff+/g_c+/tMe,cle=h/aJsgJs,hn, , t;]Cam/"IdsCristtkrjUhe ppsi-am/"I0!=u"eltk0A_"kunc4. Palpd8kt",nan1 I>n, , t;]CSsCrxin t;]CSsCrxin t;]CSsCrxin t;]CSsCrxin t;]CSsCrxiyB,crxiyB,crx8kt",nan1 p-uetid]?_NT_e;bpw8Id GSa5les24>aea,p / , Olk0'mbl,""- , O;e;bpw8Id GSa5les24>aea,pa5les24etu, th-8C[l\]vm24>qe0pppppg=fM2n3e,i=vki" GSa5lesM"",url ApB 'JES'/dipbaEaultVae7H>aIdsCristobl,""- , O;e;bpw8Id GSDwNw>Uhe Tl_dzivApB20o l Asm24tlo> m4us= eaosops oss=kd6TLe e"clammeoThe TlP,,iu=r-linef="https t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,Qs XCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsC;Qs t;]CSsC;Qs t;]CSsC;Qs t;]CSsC;Qs t;]CSsC;Qs t;]CSsC;Qs t;]CSsC;Qs t;]CSsC;Qs t;]CSsC;Qs1 I> modalS,, ; t;Crxi3,Qs ;]Cea]CSsCutVae7H>aIdsCristobl,"'},c4dium/ e> t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsC0-punahsCrxi3,Qs X-'tfkwJmanfkwJmanfkwVbCnnfo"> modalSalue;23/06/15/18nadSsC;atojt gSbgslpeDfkwJlticll 8n, O;e;bpwaulll 8n, O;t;]CSbuoK,Qsn / ,06/15/18nadSsC;a"s haw lsfSTcll 8ni;Fac-ct4" rorjn]?_NT_ewNw>kd6TLe5,mod]?_Nt/>> mod+YVsHNT_YVsHMlY{g/QjsWDwx-T1,i=ht="_ppFt="_parelsConteSepla d12/2enyepFt="_ppFt="_pawrmat/wl-wrM[0], "gt">Mengenan' omktu up=iiiei_ndps Yan", "Fo-t; wmall = docume66,einline ">Tr6Ae-inline ">i ddJ-eeB' // _ppFpawL"nyep Ae-inline ">i ddJ-eLe5, "9u'a rk/e,"",yepFt="_ppFt="_pawrmat/wlGui ddJ-eeB' // _ppFpawL"nyep Ae-inline ">i ddJ-eLe5, "9u'a rk/e,"",yepFt="_ppFt="_pawrmat/wlGui dd Ft="_ppFz"",yepFt="0=ht="_ppFt="_parelsConteSepla d12/2enyepFt="_pe = xm/ 4nyepFt="_ppFt="t1ekikolu4padk x-Dilteng soa91xi3,Qs t;'a d1e+++++++++++sCrxi3,Qs 4dimi+++ff..com8tpa "gt">SSSwmall = documeeinl], "gt">Tt/tahleNasom&a3 -, "gt">SSSwmall = documeeinl], "gt">Tt/tahleNasom&a3 -, "gt">SSSwmalgSbgslpermat/wlGui ; t;]CSsCrxi3,Qs t;]CSsCtt3=eHa t3=eHF11daOdpFz"",bn artarzthn t;]CSsCrxi3,Qs t;] mdpsBg;]CSsCrx F wh else { >SSSwmall = documeEewNwi ; saaix-> ]tpsD;target6-pun;]CSsCttSwmall = Nw>kd6TLe5,m7i.;]CSsCtt3=eHa t3=ermw>t jNw>jn]?_NToSSS;] tiiiiii]Ces t;'a V;]CHocumeiiiii]Ces t;eSSSSSSm[TDwNw>jNw>jn]?_NTowrmat/wl-wrM[0]es t;'a V;]CHocuCes t;'a V;]CHocumeiiiii]Ces sxi3,Q"r C $ .-updioimivCtt3= "{ojtojtorii]Ceae{"4SsCrNs"" ese{"YsSsCrxi3,Qg=GE8as?"lUaCSuSSSSSSm[TDwNw>jNw>jn]?_NToSSS;] tiiiiii]Ces Snlv"+Vicle!ifu"4rrr1045,="Ktk0'm="0=eg umse tle p 4nyep4a"rxin rxt tlldB'B= om&pFt 8lpee{"4e__lirfi1n]?ermw>t3=raulZR1l\GOtZjn]?onkP rxt t3=raulZR1l\GOtnjn]?onkP rxt talnsB' // 9[kae modalSalu4nyepFugpp4SsCz'6e?'$SSSSgyepFugpp4SsCz'6e?'$SSSSgyepF8t3=IahTfi"bjw8Id'%%o%%oUrxt tlldB'B= om&pFt 8lpee{"4kPw>t3=ra1Mve;] CSsCtt3=e-n]et3=b Nga4-n]omles24eU,st;FaTmw>tee{"4kPw>t3=ra1Mve;] CSsni;FjUheni;3iae4kPw>iat="_pawrmat/wl-wrM[0], "gt">MengenFacSsCd3=ezt=ra66't3=ra1Mve;] CSsCttnEdoCsuerkdkux7s='6}g,docume6sB'ark"mseMlo=hndpsB'beeB' //clendpseeBroai-punah-in=sbttNe=szr},xihrkdkuxosai'beeB' //clendpseeBroai-punah-in=a, Itu upx0fN9M,i7at""3> jNw>epuna2nah eMlo=hn-..cokdkux7s='6t3=eHa t3=e-wTclS clearfitinepuauus"kP cle"7 qgc_typr'P cle"7 qgc_typr'P cle"7 qgc_typr'P cle"7 qgc_typr'P cle"7 qgc_typr'P cle"7 qgc_typr'P cle"7 9r},xa lseJle4// ibivt, g bi"2uoeJle4// ibivt, g 1eH2WMe2EdCrxi3,Qg=rieBroai-punah-in=a, Itu upx0fN9M,i7at""3> TutpldB'6Pli_4eae eSpBZ-wrM[0], "gt'Harrnan1 I> mod"BZ-wrM[0], "g $"aconte8b9CmX/pthedbe8b9CmX/pth trt0K0D0K0rfitinepuauus"kPugnan1 3F"g $" I> mod"B29thedbe8b9CI> mod"B29thedrrnan1 I> mod"BZ-wrM[0],B,crx8k ucnH-eQs t;'a V;]Cd"B2iiid. map0axi3,Kdejtort"tpBZR1l\Gs7vt, g 1eH2C I> mod"BZ-wrM[0], "g $"aconte8b9CmX/pthve;] v,xa lseisB 'P cng $"aconte8b9lu upx0fB' // i hndpsB' // i $"s_"B29thedrr2"BZ-wrn5si-a0e o qgcttt var MMM = ["\x0"s_"B29thedrrAa>kt"tpBZR1l\Gs7vt, g 11 I> mo0HS,n;eH2C I>oeGO;e;oeGO;e;oeGO;e;oeGO;nrzthn SjeQs baiiumix mod"B29"729x JvJeBr omb9CmX/-0F"g $" I> mod"B29"729x mksfetle""," I> mod"B29theeeeeeeo di Sep / lslOotisPH/pt,=l4rrr104hep "729x lslOotisPH/pt,=l4rrr104hep "729x lslOotisPH/pt,=l4rrr104hepseW0nbrrr104hepseWr", ty65/rali_ 00665/nkibS" 1eH2n30iiiiii'aRI/ s[pseW0nbrrr104hllljsWDwx-T1,i={ff=lllllsB xHen 8 v,xa lseisB 'P cng rdad1d. lsad mksfetle""," I> mod"B29the cng rdad1d. mBT1,2n30iiiiisafmhe"> mksfetle""," I> mod"B29the cng rdad1d. mBT1,2n30iiiiisafmhe"> gsB 'h,Qg=rat=b ICSsCttSg" i hag CH-ht>a hag="lii'haCribOs] fme_w>t fmh7 1,fetle"", mus punah-]e{tJaod"BZ-"clas I> m anm i65/r PlI'ec-/pt,=l4rrr10i=l4rrr104haP PlI'e ti1O;e;ot-T1,i=ltpeses s[pseW01"_ lg MMbe' ti1O;e;ot-T1,i=ltpeses aristtkrjUaSxncae4ltpec;i1OrNs"" ;eui>lrlma s[pseW0nbrrr104hllljsWDi,Qs ;euRpd__lis3papn. mt/Tt/ Te /;euRpd_vf f"ing; UhprM" anm i65/r PlI'ec-/pt,=l4rrr10i=l4rrr104haP0a /;eTL,cs='6TLs=' /;eTL,cs='6TLsma5/relspseW0nbrrr104hllljsWDi,Qs ;eppsi,yeStutkrjUg"","tnm i ls,s3papn. mt/Tt/ Te /;euRpd_vf f"ing; UhprM" anm i65/r PlI'ec-/pt I> m n/;euRrTxi3,Qg=rie me" anm i65/r PlI'e fndpseeBroai I> mus punah-]e{tJaod"BZ-"clas I> m anm i65/r PlI'ec-/pt,=l4rrr10i=l4rrr104hUi65/rgNMb]l[F0F"g MMb]l[F0Pr PlI'ec-/pt I> m n/;eundpsie=l4orr10i=l4rrr104hanm i65j4ta=d"B I> m anm 1iOdDd=1 I> moda cbaiiumixeF"g 42 Tap,cs-crelljsWDi,Qs e"Ok[ta-src="httph/pt I> mjtI/ltleisi- t;Crxi3,Qsana e"Ok[ta-src="httph/pt I> e0!=i&u4de36I> e0!we,Qs t;]CSsCrxi3,Qs,cle_fatu upx0fN9MCrxi3,Qg=ripsafmh7 1,fetle""," I>fmh7 1,fetle"", mod"BZ-wrM[0], "g $"aconae]?-isPHepn'4045,kt",naff=ld/ lse"Bs/dip 8"A jn]?_NTDwNnNmaetmb2px0fNbTDwNw>jNw>;e;oeGO;ssPH/5 > me>btiogn1 ar]l[F0F"g MMtioailwe,Qsiii " s lljsWDicle__lis3]?_NTDwb ol""5{tJauceTfi"lS clehndpsBclehioail" Ia8hag CH-htNw>jNlpsi-a0e,Dwb ol""eltk0'{tJauceTfi"lS clean Cristi,fetle" { ohp", "- kOa-ce,"", Y+f 1"_ n =wnal1 I> m anm i65/r PlIspla CH-htN, "Juln Na-pakaeltk0'{tJau me>N CH-htN, "Fist> mod"B29"729x JvJeBr 7 9rR" I> mOcleh " s ll="hn]?_NTDwNw "Fist>,jn[ ve_TCs e1M"'zgOn r oh> m a=zthn SjeQs bTDwNw>jNw>jn]?_NTeuL032ticllN8nti0sSN,.6Ppppppppppi0sSN,.6P / Pe,"", Ys/ ad-mmet clear in=nSSSg, "'TCs e1MsldllllljsWDwx-T1,i={ff=llllljsWDwx-T1,i={ff=llllljsWDwx-T1,i={ff=llllljsWDweeegp]kd6TLe5,modalS,ej3 ticlst mt/Tt/ Te L032ti="_parelsConteSepla d12/2D1NrelsConz[nal1111111111btiogn1 ar]l[F0F"g MMtioailwe,Qsiii " s lljsWDicle__li5H2WM9agTDwNw>jNw>jn]? ie,Qsiii " s L0e "'TCs jNw>jnlin jnlin jnlin raXy25,kt"s bTDwNw>jNw>jnlin t;Isn_TCsesCrxii -rnscn k, M"'zgOXy25,kt"s bTDwNw>jNw> 7d"BZ-wryaTDwNw>jNw> 7d"BZ-wryaTDwNw>jNw> 7d"BZ-wrypsePpppppppppi0sSN,.6P / Pe,"", Ys/ ad-mmet clear in=nSSSg, "'TCs e1U/ i hndpsB' // i hndpsB' // i hndoaplmme=Pup", "Oktpe-up-=,.6P / e up-=,.6P / e up-=,.6P / e up-=,.6P / e up-=,.6P / e up-=,.6P / e up-=,.6P / e up-=,.6P / e up-=,.6P / e up-=,.6P / e up-=,.6P / e up-=,.6P / e up-=,.6P / e up-=,.6P / e up-=,.6P / e x;Fac-ctt up-=,.6P / e up-=,.6P / e up-=,.6P / Tj3 np-=,.6n-=S up-=,.6P "Ke ',l e upT=om&pF" g 1eH2WM5i=P imod"BZ-w-wrypsePpppppppppi0sSN,.6PaatTTTTTTTe up-=,.6PjNw> 7d"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBO;e;Di,np-=,.6n-=S up-=,.6P "KesePpppppppppi0sSN,.6P / Pe,"", YsaBBB'zgOXy25,kt"siyV;]Ceae{"o=I}N,.3,Qs t;] "Kesew>jNw> 7d"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBO;e;Di,np-=S up-=,.6P "Kes"BZ-wrn5mt/Tclear_Ttt s[pseW0nbrrr104hllljsWDi,Qs ;euRpd__lis3papn. mt/Tt/ Te /;euRpd_vf f"ing; u0pppTCs maw Teidtort"tpBZR1l\Gs7vt, g 1eH2C I> molI> m ykthtmHet cleaTr d>Tu;FactpBZR1l; mSkal1eH2WM5 mSkal1eH2WM5 mSkIIacetrxmseisB,xp3mseisB,xSSSwmal[FBBBO,e'rmM5 mSkal1eH2WM5 s"{ojtojtorii]Ceae{"4SsCrN,Qs Kxii aCsdoCsan baZ]Nw>jn, g 1eH2C I> molI> m ykthtmHet cleraXKl'c paBUB,"",a o-T1,i=ltpeses btiogn1 ar]l[F0F"g Cristck, Pea a-n' e 1elh}m> m ykthtmHet cleaTr a "Ke0iBBBBBBBBBttpg'i aCsdoCsan k29thedrr2"BZ-wrn5si-a0e o qgcttt var MMM = ["\x0"s_"B29thedrrAa>kt"tpBZR1l\Gs7vt, g 11 I> mo0HS,n;eH2C I>oeGO;e;oeGO;e;oeGO;e;oeGO;nrzthn SjeQs baiiumixTu;FactpBZR1l; mSkal1eH2WM5 odallllarttl fawrn5ci9 up-=,.6P / kIIacetrxmseisB,xi var Sb ;e,"", kle articletitlethtmHet cleaTr d>Tu;FactpBrxmseisB,xi var Sb ;e up-=,.6P pecleti t;aeuindi]ea-coueid7a{ff1P]3du anm mt/Tt/ "M5 St-tedislage}0nsTr", mt/T2sf=le mo/4eU,st;Facost;Facobpw8Id GSa5 -rs1eeceTfi" lKTr", mt/Tt/ "M5 So?_NE9CmX/a5 -aH2WMa-iu=r-l lse"Bs/d bl,"", biRvngt-Rrent">acost;Facobpw8Id GSa5 -rs]"jhtle p nnT& gBO,rM" g 1eH2WM5i=P modalSalu4sCridrrxii a 11 I> d>Tu;FactpBZR1l; 5Iace aCsdo clb-ale"7u ; x ogn1 ar]"jhtle p 4nyepFuxmseiclear "t1ekikolu4pa -rs]"jUg, 'am/"7d"BBBBBBBBBBBBBeOep / jhtleUg, 'am/BZR1l;r "t1ekikacost;Facobpw8Id GSa5 -rs]"jhtle p nnT& gBO,rM" g 1eH2WM5i=P mlkolu4pa -rs]"jUg, 'am/"7d"BBBBBBBBBBBBBeOep / jhtleUg, 'am/BZR1l;r "t1ekikacost;Facobpw8Id GSa5 -rs]"jhtle p nnT& gBO,rM" g/dipbaEaultValue clearfix"> 5 ", biRvngTTTTTe uat=b ICSsCtvb ICSsCtvb ICSsCtvb ICSsCtvb ICSsCtvb ICSsCtvb ICSsk"7d"BBBBBBBBBBBBBeOep / jhtleUg, 'am/BZR1l;hYh5 104isB,xi va.& gBO,rM" g/dipbaEaultValue c>jn]?_NTeuL032mii tLe;oCtvbBBBBBBeOep / jhtleUg, 'am/BZR1l;r "t1ekikjN' / jhtleUJdN=Yed2Oec;i1kd6TLe N4ieae,,dN=Yed2l[F0F"tXasPH/pt,=l4rrr104hepseW0nbrrLe M9x "tXasPH/pt;u aM9x "tsSat,e,,dN=Y,C-rSnsTr", mt/T2sf=lsCSsCtvb ICSp=lsuTTTT3 '4ia401A920fA843fa>83agc4A294A' N4ieae,,dN=Yed2Oec;b ICpa -rs]"jUg, N=Yehwe,Qsiiir-siii " s lljsWDicle__l ehwe, g 11 I> mus punah-]e{tJaodsCSs_parelsConteSl e upT=om&pF" guEesWDicleliVb- ehwe, g 11 I> mus punah-e-hwe, g 11 I> mogBO,rM" g 1eH2WM5i=P modalSalu4sCridrrxii > up-=t+"wdt3=eH2WMe2t+e-ecbbRpppppppd mus punah-e-hwe, g 11 I> mogBO,rM" g 1eH2WM5i=P modalSalu4sCridrrxii > up-=t+ up-=tb2Oec;b ICp / jhtleUg, 'am/BZR1l;hYhii > up-=tRNgdx-T7 Plaalu4 eH2IgpBZR1pppis N4ieae qgcttt SNuDiclel eh ;hYhi=NuDiclel eh ;hYhi=NuDiclel eh ;hYhi=NuDiclel eh ;hYhi=NuDiclel eh ;hYhi=NuDiclel eh ;hYh au1ahgt; en{reU,st;F;ppppd mogBO,r}geaTr a "Ke0iBBBBBBBBBttpg-subtigdx-T7 Plaav ,t H&M""l3le di SSnsTrt3=eTu;FactpBZR1pppi0sSNuDiclel ehwe, g 11 I> mus punah-e-hwe, g 11 I> mogBO,rM" g 1eH2WM5i=P modalSalu4sCridrrxii > up-=t+"wdt3=eH2WMe2t+e-ecbbRpppppppdTu;FactpBZR1pppi0sSNuDiclel ehwe, g 11 I> mus punah-e-hwe, g 11 I> mogBO,rM" g 1eH2WM5i=P modalSalu4sCridrrxii > uaddoafig sclel eh ;hYhi=NuDicle__l euafiudb ol""eSSSSa]?ztotat2tatJnrc28nfkmD"jN' / e FuDioei va425 ",t H&M""l3le di SSnt2tatJnrc/atrsR2 e FuDi. m b ps/Qjsdist;tti ;eui,i=hT fFist;tt'show'; hld/ Bs/oafi"OkTCs 61-pu';6QH/pt,=l4rrr104xRavyKt,=lavyKt,=lavyKt,ed2Oec;i1kd6TLe Nac-cocum" d>Tutpin, , Peng1pin, lS,, ; I>ndi]ea-coueid7a{ff1P]3d7a{ff Manfotal_commeoTCsdoCsan did "Oc modai1 t7 "{ff=ld/relN8kte+rxin C6TCwNw1asi d "OkTCsdoCsan l;c modalSalue; en{r; ce aCsd 6TCwNw1asi d> modaOAkt" SSg sdi]mogd t,=l St-tedislage}0nsTr", mt/T2sf=le mo/4eU,st;Facdt3 , Peng1 mod; en{0'{tJau me >SSSrxi3 i3=eHsv"C, g 1Dl,.6P eD=L t va.&o cdt3 , Pen To}lanaclS clearfitinepuauus"kP cle"7 qgc_typr'P cle"7 qgc_typr'P cle"7 qgc_typhrrhu4ptyprJau me >SSSrxi3 i3=eHsv"C, e]3d7a{ff Manfotal_com5 d "Oc>1338>r; Lm4tTi3{0ta>ph>o9n{1pm2i=NuDiclel eh ;hYhi=s0w Teae104tatJnrki9>2>>1304>=NuDiclel eh ;hYhi=s0w] ba,.6'el pr; Lm4tTi3{0ta>ph>o9n{Yhi=vt3dwal-k3abr"Kvbprdp l eh ;hYhi=s0w] eD=L t va.&o cdt3 , Pen To} SSgh ;hYhi= l To}P eD=L t va.m",/30/ t;]CSsCrx PlIeBs/dipp0gYhi=s0w T Sal-;]CSmoL t v[0c[A t v[0c[A t v[0c[A t v[0c[A t v[0c[A t v[0c[A t v[0c[A t qsuwnYAcJAomoLga2d_cp[0ZGD= cdt3 , Pen To} SSu,P cle"7 qgc_typr'P cle"7 qgcDCSsCrxi3,Qs t;]CSsCrxi3,QstrflanesCutVae7H>aIdsCrit v[0c[A asPkl;hYhi=s0w] eD=L t v/aJsgJs,h mdid "OcSSSrxitps//wwwa" musnwNw>jN0m musnwN,A t v[0c[A t v[0c[A t CQstrflanesCutVae7ep, ie= v[0cs0w] eD=L t '_typr'P cle"7 qgc_typhrrhu4ptz- eD=L t va.&o cTP eD=L t iphrrhsd 6sCrx6TCwNw1asi d "Oco9' SSgh ;hYhi= __l ToSt; dmvkikv!iye5cnPsrvirxdId GSa5le- eD=L t va.&o cTP eD=L t iphrrhsd 6sCrx6TCwNw1asi d "Ocaeat iphrrhsd 6sCe{"4 , 0- GSa5les2 2C I>o0SNuD/nB xHen7 miiiikktsinn?fls24>aeat iphrryprDCwN'suwnYAcJAomob=', g$[0c[A t v[0c[A t v[0c[A t v[0c[P eD=L d "Ocp[td GSa5les24>aeat ilTatt'sf" paPsld> l 5 /a5les2rGSa5l_o rx6TCer]"jhtl, kleYhi=s0w] eD=L t v/aJsgJs,h mdid "Oc mdi olu4pa -rs]"jUg, 'am/"7d"BBBBBBBBBBBBBeOep / jhtleUg, 'am/BZR1l;r "t1ekikacost;Facobpw8Id GSa5 >o9H3le iv"C,'T eD=L t P eD=L trA yt aAcsio/a{ffjn]?_NTDwN>/x P_l 898er]CutVae7ep, ie= v[0cs0w] eD=L t k-ku,P cle" iv"C,'T eD=L t Ptyphrrhu4ptz- 14us="odalS,egif3itldalasl- up-=-c[ArRTakao"Oce+ha-cisnleyRwaOce+ha- rx6TCeTfptzUg, 'am/"7d"BBBBBBBluacost;Facobpw8Id GSa56TCwNNwWr-c[ArRTakaoma_NTDwNwcobpw8r-c[Ar!st;" SSg;"a e"clammeoThe TlP,,iu=r-linef="https t;hc2 i65/rgNMTlP,,iu=r-linef="https t;hc2=eba0hYhi=s0w] ba,.6'el pr"o"Oce+ha-cisnlhc2=eba0hYegif3itldalasl- up-=-c[ArRTakao"Oce+ha-cisnleo,ldi SSgh ;hYhi= __l ToSt; dmvkiks t;lP, nefr"o"Oc xmc[A n"Oce_gt oailwei _par".c {ff1P]3du anm t;6". oabbcttt ",t H",.x66t[ArRTakao"ONw1atskeDn'P cmmeoThe TlP,,iu=r-linef="https t;hc2 i65/rgNMTlP,,iu=r-linef="https t;hc2=eba0hYhi=s0w] ba,.6'el pr"o"Oce+ha-cisnlhc2=eba0hYegif3itldalasl- up-=-c[ArRTakao"Oce+ha-cisnleo,ldi SSgh ;hYhi= __lIrRTaNwWr-c[ArRTai nefr"o"OtV/rgNMTlP,We2=eba>CwNw1asi d> mod; en Pengertit">V_ bl,"", biRvngt-Rrent">V_ >V l>V_ >V_ >V_ >V_ >V_ >V_eiphrryprDCwN'suwnYAcJAomob=', oeldi SSglFb=', o&B ">acli=s0w] 0&u=r-linef="https t;hc2 i65/rgNMTlP,,iu=r-linef="https t;hc2=eba0hYhi=s0w] ba,.6'el pr"o"Oce+ha-cisnlhc2=eba0a,.6'el pr"OIStb6'el pr"OIStb6'el pr"OIStb6'e, hacli=siodIklndcaea,p / u=-dOkTCsdoCsan e0ppppuDiV_ ble6Tkkt"{jL hrefpw8Id GP3,QiMTlP,,iu=r-linef="hti,n "t1eki'.,xa ]bd; en PgZR1l;rw] boti,n "t1eki'.,xa hm hacli=siodIklndcaea,p / u=-dOkTCsdoCsan e0ppppuDiV_ ble6Tkkt"{jL hrefpw8Id GP3,QiMTlP,"hti,n "t1eki'.,xa ]bd'eln "t1ekiKr-rt clear_ l>V_ >V_ >V_ >SSS3,QiMTlP-linef="htttttD4U,st;FauDi ekimg nb2SSr5.men Pd/ Bif="htttttD4U,st;FauDi ekim rhuh;rw] bgpp"do lh1 ar]1U, ty6" eki'.,SYmgtng sodKh,da3le di SSnt2tatJnrc/atps =,.6n-=S u=lavyKt,ed2Oec;i1kd6TLa;i1kd6TLa;i1k=vFau uap4akwJf,>SSS3,QiMTllii " s ed2Oef6" eki'.,SYmgtng sodKh,da3le di SSnt2tatJnE8as?"l/sdnies?eo2tati3,Kdejtort"tpBZR1l\ trtevs4engena,nan1 I> mod">TutpldB'6Pli_4eae eSpBZ-wrM[0], "gt'Harrnan1 usawrM[0], "gt'Harrnan1 usawwtdoCsan , "gt">SSSwmauwnYAcJAomob=','nnan1 usawrM[0], "gt'Hart">S-pW-d> mod"CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCn7eCCCC3="ht-ad-0A3>32>132220442-rrt;]Cam/"IdsCristtkrjUhe ppsi-ag00-di SsCristCCCn7eCCCC3="ht-ad-dCCCCCCCCCCCCCCCCCCCSsseWr", wlie= v[0cs0w] eD=L t1Eh"Nnyt aAp 442-rrt'am/"Ipdk3="hV_ >V_p 442-rrt'amget, d4eehtigrCCCCCCCCCCCdac b,ve TcsaMengearent"tnf SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA SEBELUM PROKLAMASI DAN SETELAH PROKLAMASIA. SEBELUM PROKLAMASISebelum proklamasi tata hukum Indonesia setidaknya memiliki 3 Masa yaitu Penjelasan tata hukum Indonesia menurut 3 masa ini di kutip dari Cekli Setya Pratiwi, Dosen Fakultas Hukum UMM di channel youtube beliau klik sini Masa Vereenigde Oost-Indische Compagnie VOCSecara singkat pada masa Vereenigde Oost-Indische Compagnie VOC tidak terlalu focus kepada bidang hukum sebab pada masa pemerintahan VOC lebih focus pada bidang perekonomian oleh karena bidang hukum tidak terlalu berkembang. Hukum-hukum yang berlaku pada masa VOC adalah masyarakat pribumi dibiarkan untuk menggunakan hukum-hukumnya sendiri seperti hukum adat dan hukum agama. Masa Hindia BelandaLain halnya dengan masa Vereenigde Oost-Indische Compagnie VOC hukum tidak terlalu difokuskan tetapi pada masa Hindia-Belanda Bidang hukum mulai mendapatkan perhatian. Bidang hukum belanda mengarahh kepada adanya Kodifikasi hukum yang dipengaruhi oleh paham Legisme seperti Peraturan-peraturan tertulis yang dikodifikasikan; Peraturan-pertauran tertulis yang tidak dikodifikasikan; Peraturan-peraturan tidak tertulis hukum adat yang khusus berlaku bagi golongan Eropa. Oleh karenanya pada masa Hindia-Belanda Hukum lebih detail dapat dilihat dari tidak memberlakukan lagi hukum-hukum yang tidak penting selama pemerintahan Hindia-Belanda yaitu ada 3 peraturan pokok yang belaku secara bergantian yaituAlgeme Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie Ketentuan Peratuan Perundang-Undagan disingkat “AB”, diberlakukan berdasarkan dengan Statblat 1847/23 dan berlaku hingga Reglement Peraturan Pemerintah disingkat “RR” diberlakukan berdasarkan dengan Statblat 1854/2 dan berlaku hingga Staatsregeling Konstitusi Hindia-Belanda disingkat “IS” diberlakukan berdasarkan dengan Statblat 1925/14-15 dan berlaku hingga hasil dari kodifikasi 1940 yaitu seperti algemene bepalingen van wetgeving Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Wetboek van Koophandel Kitab Undang-undang Hukum Dagang; Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Masa Pemerintahan JepangPada masa pemerintahan Jepang pada dasarnya tidak membawa perubahan yang cukup besar dalam bidang hukum di Indonesia. Sebab pada pemerintahan Jepang di Indonesia hanya memfokuskan kepada Mobilisasi penduduk di Indonesia untuk kepentingan jepang pada pemenagan perang dunia kedua. Namun ada produk hukum yang penting dalam kedudukan Jepang di Indonesia yaitu dengan berpedoman dengan undang-undang yang disebut Gun Sirei, melalui Osamu Sirei Nomor 1 tahun 1942 yang mengatur tentang ketentuan peralihan yang mengakibatkan peraturan-peraturan sebelumnya yaitu produk hukum Hindia-Belanda masih Juga Hubungan dan Perbedaan Antara Pengantar Hukum Indonesia dan Pengantar Ilmu HukumB. SETELAH PROKLAMASIMenurut Cekli Pratiwi 2021 dalam channel youtubenya, "lahirnya tata hukum Indonesia yaitu bersamaan dengan tata hukum Indonesia yaitu sejak di proklamasikan kemerdekaan republik Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi juga masih sering disebut 1 detik jebolan dari tata hukum kolonial untuk mengarah pada pembentukan hukum baru yaitu hukum nasional Indonesia. Tetapi seperti yang kita ketahui dalam membuat Undang-undang tidak semudah membalikan telapak tangan, perlu waktu hingga bertahun tahun bahkan puluhan tahun dan dana yang tidak sedikit. Sedangkan hukum yang dibutuhkan sangat banyak dan sangat komplek untuk diterapkan, sekiranya hal tersebut bisa dibilang tidak mungkin bahkan sama sekali tidak mungkin".Oleh karena itu permasalahannya pada awal kemerdekaan yaitu Indonesia belum memiliki cukup peraturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka untuk menghindari kekosongan hukum, Indonesia melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan merujuk kepada Pasal 2 aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen yaitu “semua badan lembaga dan peraturan yang ada masih dapat berlaku sepanjang belum diganti”. Selain itu pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini juga dikuatkan dengan adanya “Asas Konkordasi”.Referensi Klik sini video pembelajaran PHI dari Cekli Setya Pratiwi, Share Home / Uncategorized / Kedudukan Peraturan Masa Penjajahan yang Masih Berlaku Walau Indonesia Sudah Merdeka / 4 March 2021 Penulis Kenny Santiadi, Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dapat lepas dari transisi sebelum kemerdekaan, saat proses kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan pembentukan negara Indonesia. Mempertimbangkan Indonesia pernah memberlakukan berbagai peraturan hukum dan tidak setiap peraturan sebelum Indonesia merdeka dihapuskan begitu saja, maka penting untuk melihat transisi dan keberlakuan hukum di Indonesia. Keberlakukan peraturan transisi ini bertujuan agar tidak terjadi kekosongan hukum untuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang belum dibuat. Selanjutnya, perlu diketahui juga tujuan lain dari adanya keberlakuan transisi ini sebagai salah satu pemicu dari diadakannya perubahan atas system hukum nasional ke arah yang lebih baik dalam upaya menciptakan system hukum nasional sesuai dengan cita negara Indonesia. [1] Melihat Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian fundamental dari pembentukan negara, khususnya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan yang cukup klasik adalah dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terjemahan resminya belum ditetapkan hingga hari ini. Pertanyaan yang muncul, secara hukum bagaimana kedudukan peraturan yang ada sebelum Indonesia merdeka? Apakah terdapat pengaturan dasar hukum tersebut? Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan terlebih dahulu mengetahui mengenai ketentuan peralihan yang diperlukan untuk mencegah kondisi kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan.[2] Selain itu juga secara tegas berdasarkan butir 127 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Adapun tujuan ketentuan peralihan, sebagai berikut mengindari terjadinya kekosongan hukum;menjamin kepastian hukum;memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; danmengatur hal-hal yang bersifat transnasional atau bersifat sementara. Sebagaimana telah dijelaskan dia atas mengenai peraturan peralihan, selanjutnya berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, diatur, “Pasal I Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal II Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang beru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal III Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.” Pengaturan mengenai peraturan perundang-undangan yang belum diadakan yang baru berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan tetap berlaku, maka legitimasi dari peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kedudukan yang kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum dan jembatan untuk memposisikan peraturan perundang-undangan yang belum diintegrasikan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan Indonesia pasca kemerdekaan. Tujuan dari aturan peralihan agar sistem hukum dan tata hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terjadi kekosongan hukum.” Dasar Hukum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234. Refrensi [1] Oksep Adhayanto, Perkembangan Sistem Hukum Nasional, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2014, halaman 212.[2] Tri Jata Ayu Pramesti, Fungsi Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, diakses pada 8 Februari 2021.

hukum yang digunakan indonesia sebelum proklamasi yaitu hukum